PERATURAN

PEMERINTAH K ABUPATEN MINAHASA

        KECAMATAN SONDER

   DESA LEILEM

Alamat Kantor Desa Leilem Jaga VII Kec. Sonder Hp. 081340397727

 

PENDAHULUAN

 

 

Dengan adanya perubahan tatanan Pemerintah di Negara Republik Indonesia, sehingga diterapakan pemberlakuan sistim otonomi daerah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan di daerah, sebagai bagian untuk kemajuan bangsa yang didalamnya adalah masyarakat dan sumber daya alam, yang perlu dikelolah secara transparan merata dan adil dengan tujuan untuk Republik Indonesia. Untuk mencapai dan terlaksananya program ini, perlu diberikan dukungan secara maksimal kepada pelaksana yang menjalankan roda Pemerintahan  sampai pada tingkatan Pemerintah Desa, oleh seluruh Masyarakat yang disertai dengan partisipasi Masyarakat dalam menopang jalanya penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa sebagai pemberdayaan dan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk menciptakan Pembangunan di Desa.

Dengan prinsip program yang dicanangkan oleh penyelenggara Pemerintahan Desa secara langsung akan berkaitan dengan kebutuhan dana yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010 dari hasil Rancangan, Pembahasan, serta Penetapan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah merupakan pedoman operasional untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dalam tahapan pengelolaan desa periode anggaran 2010.

Leilem,  10 Februari 2010

       HUKUM TUA

 

Ir. ROBERT R. RORING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA LEILEM

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Mernimbang          :     Bahwa untuk jalanya program tahunan Pemerintah Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan dalam peraturan Desa.

Mengingat                   :  1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                       2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                       3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa

                                       4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006

                                           Badan Permusyawaratan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN DESA LEILEM KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2008

 

Pasal. 1

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 122.690.000.-Terbilang : Seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah

Yang terdiri dari :

1.      PENDAPATAN  :                                   Rp. 276.605.000.-      

2.      BELANJA           :

Rutin                    : Rp.   46.715.000.-

Pembangunan     : Rp. 199.215.000.-

Non Fisik              : Rp.   30.675.000.-                            .

      Total                                                   Rp. 276.605.000.-

 

 

Pasal. 2

 

1)      Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

2)      Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

3)      Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal. 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal. 4

Apabila dipandang perlu, HUKUM TUA dapat menetapkan Peraturan Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal. 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    :  10 FEBRUARI 2010

 

  HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA

PENGGUNAAN BALAI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Mernimbang          :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Tata Cara Pungutan Iuran Pada Penggunaan Balai Desa.

Mengingat             :  1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                 2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN PENGGUNAAN BALAI DESA

Pasal.1

a.       Yang dimaksud dengan Balai Desa adalah gedung tempat pertemuan Masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau dapat saja disebut Ruang Serba Guna.

b.      Setiap penggunaan Balai Desa harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa untuk mendapat persetujuan / izin.

c.       Penggunaan Balai Desa diwajibkan memberikan Iuran Pembangunan dan Pemeliharaan gedung sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d.      Setiap pengguna/pemakai Balai Desa berkewajiban untuk mengatur dan membersihkan Balai Desa.

e.       Apabila menggunakan Listrik yang melebihi Kapasitas yang terpasang di Balai Desa Pengguna berkewajiban untuk melapor ke PLN untuk penambahan Daya Listrik.

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    :  10 FEBRUARI 2010

  HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA

PEMBUATAN SURAT-SURAT KETERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Menimbang           :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Tata Cara Pungutan Iuran Pada Pembuatan Surat-surat Keterangan.

 

Mengingat             :     1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN PEMBUATAN SURAT-SURAT KETERANGAN

Pasal.1

a.       Yang dimaksud dengan Surat-surat keterangan adalah Surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa Leilem dalam hal ini Hukum Tua untuk kepentingan masyarakat desa.

b.      Setiap pengurusan surat-surat tersebut masyarakat diwajibkan memberikan iuran pembangunan desa sebesar yang tercantum dibawah ini seperti peraturan  yang telah di tetapkan sebagai berikut :

  1. Surat Keterangan Penduduk (KTP) sementara dan sejenisnya Rp. 10.000
  2. Surat Keterangan Usaha                                                           Rp. 25.000
  3. Surat Pengantar Keterangan Berkelakuan Baik                                    Rp. 15.000
  4. Surat Keterangan Belum Nikah / Pengakuan Bersama             Rp. 25.000
  5. Surat Izin Bepergian                                                                Rp. 30.000
  6. Surat Pindah                                                                            Rp. 20.000
  7. Surat Izin Keramaian                                                               Rp. 15.000
  8. Surat Keterangan Mendirikan Bangunan                                              Rp. 15.000
  9. Surat Keterangan Lahir                                                                        Rp. 10.000
  10. Surat Keterangan Kematian                                                     Rp. 10.000
  11. Formulir Pembuatan / KTP                                                      Rp. 10.000
  12. Formulir Pembuatan Kartu Keluarga                                        Rp. 10.000
  13. Surat Keterangan lain-lain                                                        Rp. 10.000

c.       Setiap warga yang hendak mengurus Surat-surat Keterangan harus ada bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d.      Setiap warga yang hendak mengurus surat-surat Keterangan harus mengetahui Kepala Jaga/Meweteng atau disertai surat Pengantar dari Kepala Jaga atau Meweteng..

 

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    :  10 FEBRUARI 2010

 

 

  HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA

PEMINDAHAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Menimbang           :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Tata Cara Pungutan Iuran Pada Pemindahan Hak atas Kepemilikan Tanah

 

Mengingat             :     1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA PEMINDAHAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH

Pasal.1

a.       Yang dimaksud dengan Pemindahan Hak Atas Kepemilikan Tanah adalah adanya transaksi Jual Beli Tanah.

b.      Setiap terjadinya transaksi Jual Beli Tanah antara Penjual dan Pembeli ditetapkan memberi partisipasi untuk pembangunan desa sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).

c.       Partisipasi Jual Beli ini diluar Biaya Persentase untuk PPAT dan Hukum Tua .

d.      Setiap pengurusan Akte Jual Beli (AJB) Tanah harus disertai dengan bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

e.       Setiap adanya transakasi Jual Beli Tanah  harus disaksikan oleh Kepala Jaga/Meweteng dimana tanah tersebut berada.

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    : 10 FEBRUARI 2010

 

 

  HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

 

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA

PENGUKURAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Mernimbang          :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Tata Cara Pungutan Iuran Pada Pengukuran Tanah

 

Mengingat             :     1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA PENGUKURAN DAN PENERBITAN SURAT UKUR TANAH

Pasal.1

a.       Yang dimaksud dengan pengukuran tanah adalah adanya pengukuran sebidang tanah yang dilakukan oleh pemerintah desa yang di saksikan oleh pemilik tetangga

b.      Yang dimaksud dengan Surat Ukur Tanah adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Leilem pada setiap pengukuran tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Tanah Pekarangan/Kintal                                             Rp. 350.000
  2. Tanah Perkebunan/Pertanian   < 5.000 M2                         Rp. 350.000

                                                      > 5.000-10.000 M2        Rp. 500.000

                                                      > 10.000 M2                      Rp. 650.000 / Negosiasi

c.       Setiap Melaksanakan Pengukuran Tanah harus ada bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlebih dahulu sampai dengan tahun yang berjalan.

d.      Setiap Pelaksanaan Pengukuran tanah harus melibatkan Hukum Tua,  Pegukur Tanah,  Kepala Jaga atau Meweteng, dan disertai Berita Acara Pengukuran Tanah dan ditanda tangani oleh Aparat Desa dan Pemilik Tanah yang berbatasan (saksi batas).

e.       Setiap Pelaksanaan Pengukuran harus diberitahukan kepada Pemilik-pemilik Tanah yang berbatasan dengan Tanah yang hendak di ukur.

                       

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    : 10 FEBRUARI 2010

 HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

 

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA

PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Mernimbang          :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Tata Cara Pungutan Iuran Pada Proses Pembuatan Sertifikat Tanah

 

Mengingat             :     1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH

Pasal.1

a.       Yang dimaksud dengan Proses Pembuatan Sertifikat Tanah adalah setiap pemilik Tanah yang bermohon untuk pembuatan sertifikat hak milik tanah kepada instansi Badan Pertanahan Nasiona; (BPN), pemohon diwajibkan untuk memberikan partisipasi sebagai berikut :

  1. Tanah Pekarangan                   Rp. 150.000
  2. Tanah Pertanian                                   Rp. 100.000

b.      Setiap Proses Pembuatan Sertifikat Hak Milik atas Tanah harus ada bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan terlebih dahulu sampai dengan tahun yang berjalan.

 

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    : 10 FEBRUARI 2010

              HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

 

 

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA

CALON PENDUDUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Mernimbang          :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Tata Cara Pada Calon Penduduk Desa.

 

Mengingat             :     1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA CALON PENDUDUK DESA

Pasal.1

a.       Yang dimaksud dengan Calon Penduduk Desa, adalah mereka yang dapat diterima menjadi Penduduk Desa Leilem yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Memiliki Surat Pindah dari Desa/Kelurahan tempat tinggal sebelumnya dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  2. Siap mengikuti kegiatan-kegiatan Sosial Kemasyarakatan di dalam Desa seperti Kerja Bakti dll.
  3. Memberikan partisipasi di Desa Leilem sebesar Rp. 25.000,- untuk setiap orang tua atau setiap Keluarga.

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    : 10 FEBRUARI 2010

 

  HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

 

 

 

 

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA

WARGA LEILEM YANG TINGGAL DI LUAR DESA LEILEM

KETIKA MENINGGAL DI MAKAMKAN DI LADANG PEKUBURAN DESA LEILEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Mernimbang          :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Tata Cara Pungutan Iuran Pada Ladang pekuburan desa bagi  Warga Leilem yang Berdomisili di Luar Desa Leilem.

 

Mengingat             :     1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA PENGGUNAAN LADANG PEKUBURAN DESA BAGI  ORANG LEILEM YANG BERDOMISILI DI LUAR DESA LEILEM.

Pasal.1

a.       Yang dimaksud dengan Pungutan Iuran Pada Penggunaan Ladang Pekuburan Desa bagi Orang Leilem yang Berdomisili di Luar Desa Leilem, yakni Orang Leilem yang tinggal diluar desa  dan hendak mengebumikan Jenasah di Ladang Pekeburan Desa Leilem, dengan ini wajib memberikan Iuran Pembangunan sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

b.      Yang dimaksud dengan point (a) ini adalah mereka yang tidak mengambil bagian dalam pembelian (pembebasan tanah) lahan pekuburan baru.

c.       Lahan satu kuburan ukuranya Max. Lebar 125 X Panjang 225 sudah termasuk Bangunan Kubur.

d.      Setiap penggalian liang lahat harus melapor pada pemerintah desa Leilem dan petugas yang telah di tujuk.

e.       Penataan lahan pekuburan dibawah koordinasi sekretaris desa.

 

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    : 10 FEBRUARI 2010

 

  HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

 

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PERATURAN DAN PUNGUTAN PADA

PELAKSANAAN  KERJA BAKTI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Mernimbang          :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Kerja Bakti

 

Mengingat             :     1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG PELAKSANAAN KERJA BAKTI DESA

Pasal.1

  1. Yang dimaksud dengan Kerja Bakti adalah Suatu bentuk pekerjaan yang ada di desa yang dikerjakan oleh warga masyarakat  secara bersama-sama untuk kepentingan seluruh masyarakat.
  2. Yang dimaksud dengan wajib kerja bakti  adalah Penduduk Desa Leilem, yakni  kaum bapak-bapak dan pemuda yang putus sekolah atau antara umur 17 Tahun sampai 56 Tahun.
  3. Yang tidak mengikuti Kerja Bakti wajib memberikan uang pengganti kerja bakti sebesar Rp. 25.000.- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  4. Uang pengganti kerjabakti ini akan di sentralisasi ke kas desa melalui aparat desa yang ada di jaga masing di bawah koordinasi kepala jaga.
  5. Pelaksanaan kerja bakti dilaksanakan 2 kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    : 10 FEBRUARI 2010

 

 

  HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

 

 

PERATURAN HUKUM TUA LEILEM

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA

WARGA LEILEM YANG TINGGAL DI LUAR DESA LEILEM

KETIKA MENINGGAL DI MAKAMKAN DI LADANG PEKUBURAN DESA LEILEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HUKUM TUA LEILEM

 

Mernimbang          :     Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Hukum Tua, tentang Tata Cara Pungutan Iuran Pada Ladang pekuburan desa bagi  Warga Leilem yang Berdomisili di Luar Desa Leilem.

 

Mengingat             :     1.Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

                                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

                                    3.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang  Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

HUKUM TUA

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan          :     PERATURAN HUKUM TUA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN PADA PENGGUNAAN LADANG PEKUBURAN DESA BAGI  ORANG LEILEM YANG BERDOMISILI DI LUAR DESA LEILEM.

Pasal.1

f.       Yang dimaksud dengan Pungutan Iuran Pada Penggunaan Ladang Pekuburan Desa bagi Orang Leilem yang Berdomisili di Luar Desa Leilem, yakni Orang Leilem yang tinggal diluar desa  dan hendak mengebumikan Jenasah di Ladang Pekeburan Desa Leilem, dengan ini wajib memberikan Iuran Pembangunan sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

g.       Yang dimaksud dengan point (a) ini adalah mereka yang tidak mengambil bagian dalam pembelian (pembebasan tanah) lahan pekuburan baru.

h.      Lahan satu kuburan ukuranya Max. Lebar 125 X Panjang 225 sudah termasuk Bangunan Kubur.

i.        Setiap penggalian liang lahat harus melapor pada pemerintah desa Leilem dan petugas yang telah di tujuk.

j.        Penataan lahan pekuburan dibawah koordinasi sekretaris desa.

 

 

DITETAPKAN DI     : LEILEM

PADA TANGGAL    : 10 FEBRUARI 2010

 

  HUKUM TUA

     Ir. ROBERT R. RORING

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: